Minggu, 03 Januari 2016

Sinar Harapan (27 April 1961-31 Desember 2015)

Dan semuanya telah berakhir...


     Ya, Sinar Harapan harus kembali 'mati' untuk kedua kalinya--dan yang terakhir--setelah mengantarkan informasi kepada pembacanya selama 14 tahun kembalinya pasca breidel oleh pemerintahan orde baru Soeharto.

     Saya sendiri baru tahu bahwa Sinar Harapan sudah berhenti terbit setelah adik saya menunjukkan sebuah kutipan berita di Facebook dari salah satu situs berita ternama. Karena itulah, saya mencoba mengecek epaper Sinar Harapan untuk memastikan apakah benar Sinar Harapan sudah berhenti terbit atau bukan. Dan ternyata benar! Sinar Harapan menerbitkan edisi terakhirnya pada 31 Desember 2015 atau sehari menjelang tahun baru 2016. Melalui edisi tersebut, pihak penerbit yaitu PT. Sinar Harapan Persada menyampaikan pengumuman penghentian penerbitan Sinar Harapan berikut ini:

Pengumuman Penghentian Penerbitan Sinar Harapan, 31 Desember 2015
     Saya sendiri tahu bahwa mungkin, Sinar Harapan sepertinya tidak bertahan lama. Hal ini karena ketika saya terakhir mengunjungi situs epaper tersebut antara Oktober-November. Saat itu, saya terkejut bahwa Sinar Harapan sekarang jadi terbit setiap Senin-Jumat (Edisi Akhir Pekan yang terbit Sabtu dihentikan penerbitannya). Selain itu, jumlah halamannya mulai berkurang, dari awalnya 20 halaman sekarang menjadi 16 halaman.
     Memang, semenjak berganti wajah (saya lupa kapan tampilan baru itu mulai), banyak sekali rubrikasi yang dirombak oleh Sinar Harapan. Salah satunya yang masih saya ingat, jika pada tampilan Sinar Harapan sebelumnya, masih terdapat rubrik iklan baris, sekarang rubrik tersebut benar-benar hilang. Jadilah, iklan yang ada di koran ini hanyalah iklan kolom.
    Sungguh kecewa memang, tapi apa mau dikata. Sinar Harapan harus mengakhiri perjalanannya memberi informasi, meski ditengah pesatnya teknologi dan juga komersialisasi media. Sinar Harapan, yang terbit perdana pada 27 April 1961 dan terbit kembali pasca bredel oleh pemerintahan orde baru Soeharto pada 5 Juli 2001, sudah merasakan bagaimana lika-liku kebebasan pers Indonesia. Perjuangan koran yang terbit sore dengan slogan "Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih" pada awal-awal terbit hingga dibredel tidak selamanya mulus.
   Beberapa hal yang menjadi batu sandungan perjalanan Sinar Harapan adalah:

  1. Sinar Harapan dibredel bersama surat kabar lainnya pada 2 Oktober 1965 (2 hari pasca peristiwa G30S/PKI)
  2. Sinar Harapan berurusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK-PWI) pada tahun 1972 terkait berita yang berjudul "Presiden Larang Menteri-Menteri Fasilitasi pada Proyek Mini"
  3. Surat Izin Cetak (SIC) Sinar Harapan dicabut oleh Pangkopkamtib pada 2 Januari 1973. Hal ini karena Sinar Harapan selalu memberitakan dengan tajam kasus-kasus korupsi di Pertamina, Bulog, Kehutanan, dan bahkan pada 30 Desember 1972 pernah memuat RAPBN 1973-1974.
  4. Sinar Harapan dilarang terbit pada 20 Januari 1978 setelah memuat berita kegiatan mahasiswa, karena membuat situasi politik Indonesia memanas.
  5. Dan puncaknya, Oktober 1986, SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) Sinar Harapan dicabut oleh pemerintahan Soeharto. Berita yang berjudul "Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor" menjadi penyebab dibredelnya Sinar Harapan, karena berita tersebut dinilai mengganggu stabilitas nasional.


   Sejak saat itu, Sinar Harapan sudah tidak bisa terbit. Apalagi pemerintah tidak mengabulkan pengijinan terbit kembali Sinar Harapan. Kalau ingin terbit, mau tak mau harus mendirikan perusahaan baru dan juga nama baru. Selain itu, pimpinan yang pernah mengelola Sinar Harapan tidak boleh memimpin koran baru tersebut. Hasilnya, terbitlah Suara Pembaruan pada 4 Februari 1987 (yang juga terbit sore, namun tetap eksis hingga sekarang. Bahkan, sekarang sudah memiliki kelompok media BeritaSatu yang menaungi Harian Investor Daily dan media-media lainnya) dibawah naungan penerbit PT. Media Interaksi Utama. Namun, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pendiri Sinar Harapan dengan manajemen barunya. Hingga pasca orde baru dan memasuki era reformasi BJ Habibie, Pak Rorim--begitu HG Rorimpandey (pendiri Sinar Harapan, kini almarhum) disapa--mengajak Nico Sompotan, Bara Katoppo, dan lainnya untuk menerbitkan kembali Sinar Harapan pada 5 Juli 2001. Namun, batu sandungan masih menjegal Sinar Harapan. Seperti yang ditulis Kristanto Hartadi (anggota dewan redaksi Sinar Harapan) di edisi terakhir Sinar Harapan, konflik-konflik internal terus terjadi, bahkan hingga hari-hari terakhir [lihat lampiran]. Namun, ia tidak pernah menyesal ikut membantu berdirinya kembali Sinar Harapan.

   Kini, Sinar Harapan sudah hilang di agen-agen, pengecer, bahkan tidak lagi datang ke pembaca. Namun, saya akan tetap mengenangnya sebagai surat kabar sore yang harus berjibaku menyusuri kerasnya kebebasan pers pada zaman orde baru, dan dari terbitnya kembali hingga tutupnya saat ini. Sebenarnya, Sinar Harapan bisa beralih ke media online yang dimiliki (seperti halnya Jurnal Nasional atau Jakarta Globe). Namun, entah sampai berapa tahun lagi, Sinar Harapan akan kembali datang mengantarkan berita-berita kepada pembacanya. Tapi yang jelas, semua sudah berakhir....


Catatan: penulis meminta maaf bila ada kekurangan dalam posting saya tersebut, sebab saya baru pertama kali menulis ini.




Lampiran

Berikut ini saya berikan gambar-gambar terkait edisi terakhir Sinar Harapan (31/12) yang diambil dari sinarharapan.co/epaper:
Cover Sinar Harapan, 31 Desember 2015

Kumpulan artikel-artikel pilihan dari edisi terakhir Sinar Harapan (31/12)

Senin, 21 Desember 2015

Penamaan Islandia

Tahukah anda tentang sistem penamaan keturunan satu keluarga di Islandia?


Di Islandia, sistem penamaan ini berbeda dari negara-negara lainnya. Penamaan tersebut menganut sistem patronimik pada umumnya, yang mana nama tersebut mencerminkan kepada ayah kandung (sama seperti bin atau binti dalam Islam). Hingga sekarang, Islandia terus menggunakan sistem penamaan tradisional mereka, yang sebelumnya digunakan oleh bangsa-bangsa Nordic.



Nama keluarganya yang belum pernah digunakan sebelumnya di Islandia, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh lembaga yang khusus menangani masalah penamaan yang disebut Mannanafnanefnd (Komite Penamaan Islandia). Syarat agar nama tersebut disetujui adalah bisa atau tidak bisakah nama tersebut dengan mudah dimasukkan dalam Bahasa Islandia, dan dengan berbagai pengecualian, mereka harus berisi huruf yang hanya terdapat dalam alfabet Islandia, termasuk þ (dibaca thorn) dan ð (dibaca eth).



Bagaimana cara pemberiannya?

Misalkan ada seorang ayah bernama Gunnar Gunlaugsson. Ia memiliki dua anak, Bjork dan Silja. Nama terakhir mereka berdua tidak dinamai Gunlaugsson seperti ayahnya, tetapi dinamai berdasarkan ayah kandungnya (rumusnya: nama depan + nama ayah kandung-son/dottir). Seperti Bjork Gunnarsson, bermakna bahwa Bjork adalah anak dari Gunnar Gunlaugsson. Begitu juga untuk perempuan, Silja Gunnarsdottir juga memiliki makna bahwa Silja adalah anak dari Gunnar Gunlaugsson.


Secara diagram, digambarkan sebagai berikut:








Selain itu, ada juga variasi penamaan lainnya. Seperti contoh dibawah ini:

Ragnar Bryndisarson (Ragnar adalah anak dari Bryndis),
Olafur Helguson (Olafur adalah anak dari Helga), dan
Roland Thorsteinsson Sigfusson (Roland adalah anak dari Thorstein dan Sigfus).


Sumber: en.wikipedia.org

Kamis, 05 November 2015

Komunikator Politik

Dalam melakukan suatu kegiatan berpolitik, pasti akan memerlukan seorang komunikator politik yang dapat memengaruhi komunikan politiknya. Lalu, apakah sebenarnya  komunikator politik itu?

Komunikator Politik adalah seseorang/sekelompok orang yang menyampaikan pesan politik. Biasanya terkait dengan kekuasaan, kebijakan, aturan, atau kewenangan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi khalayak, baik secara verbal maupun non-verbal.

Soal komunikator politik sendiri, Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikannya dibawah ini:

1.) Politisi, merupakan orang yang bercita-cita untuk dan/atau memegang jabatan pemerintah, tak peduli apakah mereka dipilih atau ditunjuk, atau pejabat karir, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu merupakan eksekutif, yudikatif atau legislatif. Daniel Katz membagi tipe politisi dalam dua tipe:
  • Politisi ideolog, merupakan orang yang dalam proses berpolitiknya lebih memperjuangkan kepentingan bersama.
  • Politisi partisan, merupakan orang yang dalam proses berpolitiknya lebih memperjuangkan kepentingan partainya.


2.)  Profesional, merupakan orang yang menjadikan komunikasi sebagai mata pencaharian. Hal ini karena keahliannya dalam berkomunikasi  terasah dengan baik dan sering dicari orang untuk membantu melakukan komunikasi politik. Yang dimaksud komunikator profesional adalah:
  • Wartawan, merupakan komunikator profesional yang bekerja melaporkan berita di media massa. Secara khas, wartawan merupakan karyawan organisasi pers yang dapat menghubungkan sumber berita dengan khalayak, termasuk mengatur politisi untuk berbicara satu sama lain, menghubungkan politisi dengan khalayak umum, dan lainnya.
  • Promotor, merupakan seseorang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu. Yang termasuk promotor adalah orang yang berprofesi sebagai agen publisitas tokoh masyarakat penting, staf humas (baik di lingkungan Pemerintah maupun Perusahaan Swasta), juru kampanye, dan lainnya. Mereka bekerja untuk kepentingan kandidat politik dan tokoh masyarakat lain.
  • Aktivis, merupakan komunikator politik yang paling utama. Aktivis bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Aktivis ini biasanya bukan professional dalam komunikasi, namun cukup terlibat dalam perpolitikan dan komunikasi politiknya semi-profesional.

3.) Pemuka pendapat (opinion leader), merupakan orang yang mewakili masyarakat dalam menerima dan menyeleksi pesan politik untuk disampaikan kembali kepada masyarakat. Pemuka pendapat memiliki peran dalam masyarakat, yaitu mempengaruhi keputusan orang lain, meyakinkan orang lain kepada cara berpikir mereka, dan meneruskan informasi politik dari media ke masyarakat. Orang-orang yang dianggap sebagai pemuka pendapat adalah:
  • Tokoh masyarakat: tokoh-tokoh yang dihormati dan disegani warga dilihat dari usia, kedudukan sosial, dan pengalaman. Misalnya: Guru, Ketua RT, Pensiunan polisi/TNI/guru/PNS.
  • Tokoh adat: tokoh-tokoh yang dihormati dalam lingkungan adat karena memiliki kedudukan istimewa.
  • Tokoh agama: tokoh-tokoh yang dihormati dan disegani masyarakat karena keahliannya dalam hal agama. Misalnya: Ustadz/Kiai dan Pendeta.
  • Keluarga/Orang Tua: Yang tidak kalah pentingnya adalah keluarga/orang tua sebagai pemuka pendapat. Mereka dihormati karena hubungan keluarga yang erat, baik dilihat dari usia, atau kedudukannya.
Komunikator politik memiliki empat komponen efektivitas, yaitu kredibilitas, daya tarik, kesamaan dan kekuatan (Power).
  • Kredibilitas, merupakan sumber yang mengacu pada sejauh mana seorang narasumber dipandang memiliki keahlian dan kepercayaan.
  • Daya tarik. Hal ini bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya bicara, sifat secara pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan berkomunikasi dan perilaku.
  • Kesamaan. Sumber yang disukai oleh audience bisa jadi karena sumber tersebut memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan persamaan.
  • Kekuatan (power). Sumber yang memiliki kekuatan akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimanya.

Sabtu, 26 September 2015

Komunikasi Politik

Sebagai ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah sebuah hal yang baru. Dalam melakukan kegiatan berpolitik, pasti menggunakan ilmu komunikasi sebagai salah satu alat untuk memengaruhi atau mengajak masyarakat atau menyampaikan janji-janji seorang politisi atau melakukan koalisi politik.

Komunikasi politik sendiri adalah proses komunikasi yang melibatkan pesan dan aktor politik, berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, maupun mengeluarkan kebijakan pemerintah. Definisi ini juga dapat dipahami sebagai komunikasi antara 'yang memerintah' dan 'yang diperintah'.

Komponen komunikasi politik sendiri sama dengan komunikasi pada umumnya. Yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

Beberapa ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai komunikasi politik, diantaranya:
Maswardi Rauf berpendapat bahwa komunikasi politik didefinisikan sebagai objek kajian politik karena pesan yang diungkapkan dalam proses memiliki ciri politik. Seperti terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku politik.
David Swanson & Dan Nimmo berpendapat bahwa komunikasi politik didefinisikan sebagai strategi penggunaan komunikasi untuk memepengaruhi publik, kepercayaan, dan tindakan dalam persoalan politik.
Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa komunikasi politik didefinisikan sebagai penghubungan pemikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu internal golongan, asosiasi, instansi atau sektor kehidupan politik pemerintah, dilihat dari sisi kegunaannya.

Komunikasi politik memiliki ruang lingkup, khususnya bagi komunikator politik. Dijelaskan Leonard W Dob, komunikator politik terdiri atas:
1.) Politikus
Politikus adalah orang yang memeiliki otoritas atau hak untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok. Pesan politikus bersifat mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik.
2.) Komunikator Profesional
Komunikator Profesional adalah orang yang menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas manapun 
dengan khalayak. Contohnya: Jurnalis, Promotor.
3.) Aktivis
Disebut juga sebagai komunikator paruh waktu adalah orang yang cukup 
 banyak terlibat dalam kegiatan politik atau komunikasi politik tetapi tidak menjadikan kegiatanya sebagai kegiatan tetap berpolitik.


Daftar pustaka
Swanson, D. & Nimmo D, 1990. New Directions in Political Communications: A Reseource Book. Thousand Oaks: Sage.
Rochajat, Harun & Sumarno AP, 2006. Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar. Bandung: CV. Mandar Maju
id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_Politik